Penanggulangan Bencana Sebagai Soft Power

“Indonesia dapat lebih mengoptimalkan peran penanggulangan bencana dalam diplomasi dengan mengedepankan soft power. Pengakuan dunia terhadap capaian Indonesia dalam penanggulangan bencana merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia memiliki daya saing bangsa yang potensial untuk terus dikembangkan dan ini merupakan soft power. Dalam konstelasi hubungan internasional atau membangun produk nasional yang memiliki nilai jual tinggi, penanggulangan bencana memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif sehingga Indonesia dapat menjadi center of excellent kelas dunia, “ungkap Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), DR. Syamsul Maarif, Msi.

Paparan Syamsul itu merupakan pidato kunci (key note speech) dalam pembukaan Seminar Internasional Bencana dalam Perspektif Hubungan Internasional atau International Seminar Disaster in International Relations Perspective pada Selasa pagi (20/9) di Gedung Mas Surachman Universitas Jember (UNEJ), Jember, Jawa Timur. Seminar ini dihadiri oleh lebih dari 150 orang yang terdiri dari United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR), ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre), U.S. Agency for International Development (USAID), perwakilan Kedutaan Besar Jepang, Kementerian Luar Negeri, BNPB, World Food Programme (WFP), OXFAM, perguruan tinggi-perguruan tinggi yang mempunyai program studi hubungan internasional, BPBD di Jawa Timur (provinsi dan kabupaten/kota), Paltform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB), dan sivitas akademika UNEJ.

Syamsul memaparkan, “Globalisasi mengubah berbagai varians politik internasional menjadi “post-international politics” dimana aktor non-negara mulai mengemuka sebagai aktor dominan selain aktor negara. Sebagai konsekuensinya, tata interaksi internasional semakin rumit dan kompleks, dimana dunia menjadi semakin multi centric. Aktor non-negara seperti kelompok teroris, perusahaan multinasional, LSM atau NGO internasional mulai beroperasi dan berinteraksi secara interdependen melampaui batas-batas tradisional negara. Dengan kata lain, para aktor non negara ini secara meyakinkan telah menunjukkan bahwa dalam hubungan internasional berlaku “no fixed traditional boundaries”. Agenda keamanan pun meluas termasuk aspek-aspek non militer lainnya, seperti lingkungan hidup, iklim global, konflik sosial budaya, demokrasi, bencana, kesenjangan, kebijakan publik dan sebagainya.”

Selanjutnya Syamsul menambahkan, “Aktor negara dipaksa untuk meninjau kembali konsep keamanan dan konsep power. Dalam perkembangannya, dominasi aspek militer berkurang tetapi diwarnai oleh isu-isu perdamaian dan pembangunan. Terdapat keterkaitan yang erat antara tingkat keamanan domestik dan internasional dengan isu-isu pembangunan, baik skala lokal, nasional, regional maupun internasional, salah satunya yang juga mengemuka adalah masalah bencana dan perubahan iklim yang telah menjadi isue kontemporer di level global.”

Menurut Syamsul bahwa dalam hubungan internasional, saat ini disadari bahwa penggunaan hard power (kekuatan militer) sebagai wujud unilateralisme ternyata tidak serta merta menyelesaikan masalah. Sebaliknya, penggunaan soft power justru semakin menguat dalam upaya menyelesaikan permasalahan dunia. Hal itu terbukti dengan dilaksanakannya berbagai dialog antar-umat beragama serta kerjasama di bidang sosial dan budaya, sebagai salah satu perwujudan soft power yang dinilai dapat meredakan ketegangan yang terjadi di berbagai belahan dunia dewasa ini. Bantuan kemanusiaan pada daerah-daerah bencana telah digunakan sebagai soft power untuk menunjukkan eksistensi bangsa. Bantuan kemanusiaan tersebut seringkali tidak memerlukan prasyarat harus sudah ada hubungan diplomatik antarnegara sebelumnya.

Sebagai misal, Indonesia memberikan bantuan bagi Haiti ketika terkena gempabumi dahsyat tahun 2010, padahal keduanya tidak memiliki hubungan diplomatik. Dalam konteks, hubungan dalam negeri, bantuan kemanusiaan dalam kerangka kerja penanggulangan bencana telah menyatukan pertikaian internal yang telah berlangsung puluhan tahun. Terjadinya gempabumi dan tsunami Aceh 26 Desember 2004, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan konflik di Aceh terselesaikan. Di tingkat regional dan di tingkat internasional, soft power akan lebih menonjol karena adanya faktor lain yang turut mempengaruhi konstelasi dan equilibrium politik dan ekonomi global saat ini yaitu munculnya kekuatan baru yang menjadi penyeimbang pengaruh Amerika Serikat seperti Uni Eropa, India, China, dan Jepang. Kekuatan politik dan ekonomi baru tersebut telah menciptakan antusiasme tinggi dalam hubungan antar-negara dengan segala rekapitulasi efek positifnya pada dinamika regional dan internasional.

Melalui berbagai aktivitas diplomasi yang tanpa menggunakan kekuatan militer akan lebih mudah menjalin hubungan antar-bangsa. Pada gilirannya tentu saja menjadikan negara-negara tersebut akan lebih eksis dan terhormat di mata dunia. Menurut Nye (2011), penerapan hard power dan soft power disesuaikan dengan perilaku kekuasaan yang ada. Hard power pada intinya adalah menggunakan kekuatan atau payment untuk mengubah strategi pihak lain, sedangkan soft power menggunakan sesuatu yang atraktif atau persuasi untuk mengubah preferensi yang ada dari pihak lain yang tentu akan menguntungkan pihak sendiri.

Misalnya, bagaimana soft power dengan keterlibatan Indonesia memberikan bantuan kepada Jepang ketika tsunami melanda Jepang pada bulan Maret 2011, Indonesia sedang melakukan latihan penanggulangan bencana tingkat internasional di Manado (ARF DiREX). Jepang saat itu bertindak sebagai co-chair bersama Indonesia dalam latihan tersebut. Saat itu juga Indonesia terlibat untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Jepang, bahkan 3 (tiga) bulan kemudian Presiden Republik Indonesia berkunjung ke wilayah terdampak yakni Perfectur Fukushima.

Kesan yang dibuat dari kunjungan Presiden tersebut adalah pernyataan resmi Perdana Menteri Jepang yang sangat berterima kasih kepada Indonesia atas kesediaan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Jepang. Indonesia yang saat ini sebagai Partner Strategis Jepang dapat saja atau mungkin dapat ditingkatkan sebagai ally: Artinya bahwa keterlibatan dalam masalah kemanusiaan yang bersifat universal telah mendorong faktor lain yang selama ini menjadi pertimbangan Jepang untuk mengubah preferensinya dalam hubungan bilateral dengan Indonesia, inilah kekuatan soft power tersebut. Bila ini benar-benar terwujud Indonesia akan menjadi juga ally bagi ally-nya Jepang. Sebagai catatan: hubungan bilateral secara berjenjang sebagai berikut, dari bawah adalah: partner, diatasnya strategic partner dan yang paling tinggi adalah ally.

Sebagai sebuah negara yang besar dan rawan bencana, bangsa Indonesia terus belajar dari pengalaman sejarah dalam penanggulangan bencana. Setelah bencana tsunami Aceh 2004, timbul kesadaran nasional akan arti pentingnya penanggulangan bencana. Bencana dahsyat tersebut telah merubah mindset rakyat Indonesia. Rasa persatuan, solidaritas, kemanusiaan dan ketangguhan bangsa menjadi lebih kuat. Pada saat itu, Indonesia belum memiliki apa-apa terkait dalam penanggulangan bencana yang komprehensif. Tetapi, saat ini bangsa Indonesia telah memiliki sistem nasional penanggulangan bencana yang handal, yang meliputi legislasi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan, dan pengembangan kapasitas yang seluruhnya mendukung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Masyakat dunia telah memandang bahwa penanggulangan bencana di Indonesia mengalami kemajuan yang luar biasa. Pasca tsunami Aceh 2004, dari negara yang belum memiliki sistem dan perangkat penanggulangan bencana, setelah itu memiliki sistem nasional yang cukup lengkap. Dalam kurun waktu sekitar 4 tahun setelah ditetapkannya UU Nomor 24 Tahun 2007, Indonesia dinilai oleh banyak negara sebagai yang maju dalam penanggulangan bencana. Bandingkan dengan Korea Selatan yang perlu waktu membangun selama lebih dari 15 tahun untuk memiliki sistem nasional penanggulangan bencana di Korea Selatan.

Syamsul juga mendeskripsikan beberapa pengakuan dunia terhadap Indonesia dalam capaian ini antara lain:

1. Pemberian penghargaan Global Champion for Disaster Risk Reduction dari PBB kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Mei 2011, sebagai pengakuan dan harapan akan strong leadership Indonesia dalam penanggulangan bencana khususnya untuk kampanye pengurangan risiko bencana.
2. Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) diakui sebagai tools sistem informasi bencana terbaik di Asia Pacifik dan dijadikan model untuk negara-negara lain.
3. Indonesia Tsunami Early Warning Center (Ina TEWS) yang mampu membangun sistem dan buoy untuk peringatan tsunami dengan kemampuan perkiraan 8 menit setelah gempabumi.
4. Ditetapkannya Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan Asian Miniterial Conference for Disaster Risk Reduction (AMCDRR ke 5) pada Oktober 2012 dan akan diikuti 65 negara.
5. Pemerintah Myanmar meminta bantuan Indonesia untuk membuat UU Penanggulangan Bencana Myanmar. Hampir 70% isi UU No. 24 Tahun 2007 diadopsi untuk UU di Myanmar.
6. Kunjungan 11 negara kepulauan di kawasan Asia Pasifik ke BNPB dan meminta Indonesia memberikan technical assistance dalam pembangunan sistem informasi bencana.
7. Pendirian AHA Center di Jakarta, dan beberapa bentuk kerjasama antar negara melalui Gentlement Agreement maupun MoU dibidang penanggulangan bencana.
8. Tawaran negara-negara lain untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia.
9. Dan lain-lain.

sumber : bnpb